DKP Kota Probolinggo dilaporkan ke Kejaksaan

PROBOLINGGO , Metro Soerya

Proyek pembangunan pagar keliling Pasar Ikan Mayangan (PIM), Kota Probolinggo tahun 2011 silam kembali diungkit oleh rekanan CV Ilham. Pimpinan CV Ilham, Nyuwito, melaporkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo karena tidak mau melunasi pembayaran nilai proyek yang telah dikerjakan rekanan.

”Biar tidak dibayar lunas tidak apa-apa, yang penting kasus korupsinya saya laporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo,” ujar Nyuwito kepada wartawan, Kamis (10/10).

Dalam laporannya kepada Kejari, Nyuwito menceritakan kronologis CV Ilham memenangi tender proyek pagar keliling pasar ikan di Jl. Pelabuhan Tanjung Tembaga Timur, Probolinggo itu hingga diputus kontrak secara sepihak oleh DKP. ”Pada 30 Desember 2011 lalu, DPK memutus kontrak sehingga saya rugi sekitar Rp 92,5 juta atau senilai termin kedua yang tidak dibayar oleh Pemkot Probolinggo,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Surabaya Post, semasa DKP dikepalai Wirasmo, Pemkot Probolinggo mendapatkan proyek Pasar Ikan Mayangan. Tiga rekanan pemenang tender mengerjakan proyek itu bersama-sama.

CV Ideal Utama mengerjakan proyek tandon air senilai Rp 160.215.000, CV Ilham menggarap pagar keliling pasar senilai Rp 591.500.000, dan CV Endah membangun los pasar senilai Rp 966.190.00. Sedangkan waktu pekerjaan proyek dipatok 60 hari, 27 Oktober-25 Desember 2011.

Hingga tenggat waktu (deadline) 25 Desember 2011, ketiga rekanan itu belum bisa menyelesaikan proyeknya. Akhirnya Pemkot Probolinggo memberikan toleransi selama 5 hari (hingga 31 Desember 2011) untuk penyelesaian proyek.

Lagi-lagi ketiga rekanan itu tidak mampu menyelesaikan proyeknya. Tidak sekadar terkena penalti (denda), ketiga rekanan itu kemudian di-black list oleh Pemkot Probolinggo.

Valen Siswanti, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di DKP saat itu mencatat, pekerjaan CV Ideal Utama selesai 50%, proyek CV Ilham selesai 50,65%, dan garapan CV Endah mencapai 65%.

Nyuwito mengakui, proyeknya belum rampung hingga 25 Desember 2011. Soalnya menjelang batas waktu penyelesaian proyek, ada masalah pada gambar proyek sehingga harus diganti.

”Penggantian itu memakan waktu 3 minggu sampai 17 November 2011, tetapi tidak ada tambahan waktu untuk pengerjaan. Saya dirugikan karena tersisa waktu 3 minggu, akibatnya sampai 25 Desember 2011 proyek belum selesai,” ujarnya.

Nyuwito kemudian mengajukan perubahan perjanjian kontrak (addendum) dengan meminta tambahan waktu 3 minggu, sesuai dengan keterlambatan pembuatan gambar. ”Bukannya disetujui, malah kontrak saya diputus pada 30 Desember 2011,” ujarnya.

Pemkot kemudian menilai, proyek yang dikerjakan CV Ilham selesai 50,654%. Dari persentase penyelesaian proyek itu, Nyuwito mengaku, sudah menerima pembayaran 35% atau senilai Rp 207.025.000. ”Tetapi hak saya di termin kedua yang presentasenya Rp 15,654% atau senilai Rp 92,5 juta sampai sekarang tidak dicairkan,”

Kepala DKP, Nurkhamdani kepada wartawan mengatakan, proyek yang dipersoalkan CV Ilham itu proyek lama, tahun 2011 silam. ”Itu proyek 2011 kan? Maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih detil, saya masih di Bandung,”

Sementara itu terkait laporan Nyuwito ke Kejari, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari, Supriadi mengaku, akan mengeceknya. ”Saya belum tahu laporannya seperti apa, soalnya belum ada di meja saya. Kalau laporan sudah masuk, nanti akan kami tindaklanjuti,”   (edy )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *