M. ZAINI KRITISI PERBUP TERKAIT SANKSI BAGI YANG TIDAK MEMAKAI MASKER

metrosoerya, kabpasuruan, pkskabupaten pasuruan, mohammadnut, masker, kaupaten pasuruan,pansus, mohammad nur

Bangil, metrosoerya – Peraturan Bupati Pasuruan yang mengatur mengenai sanksi bagi yang tidak memakai masker di luar rumah sudah ditanda tangani dan siap diberlakukan. Hal yang menarik dari perbup tersebut adalah jenis sanksi yang diberlakukan bagi yang tidak memakai masker di tempat umum yaitu KTP pelanggar akan ditahan  selama 14 hari.

Merespon perbub dan isinya, metrosoerya menanyakan beberapa hal kepada Muhammad Zaini, selaku ketua pansus covid 19 DPRD Kabupaten Pasuruan.

Hal pertama yang ditanyakan adalah mengenai sanksi yang disebutkan dalam perbup tersebut. Untuk hal ini, dia menjelaskan bahwa sangsi yang tidak memakai masker memang sudah waktunya dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan.

“Cuma sanksi berupa penahanan KTP 14 hari bagi yang melanggar tidak memakai masker, saya rasa kurang tepat karena KTP sangat diperlukan oleh masyarakat di beberapa kegiatan. Jadi masyarakat jangan dibuat susah 2 kali dengan sangsi tidak memakai masker. Saya malah menyarankan sebaiknya hukuman semacam menyapu dijalan, mencabuti rumput, mengaji, bersihkan tempat ibadah, dan lain-lain, itu saja akan efektif untuk membuat masyarakat tersadar dan lebih disiplin memakai masker,“ cetus M. Zaini yang juga waketum PKS Kabupaten Pasuruan tersebut.

Sedangkan saat ditanya mengenai apa sebenarnya target dari dibuatnya perbup tersebut. Anggota dewan asal PKS tersebut menguraikan bahwa target perbup tersebut adalah agar masyarakat betul-betul menyadari pentingnya memakai masker sebagai salah satu cara untuk meminimalisir resiko penularan virus corona seperti yang sering disampaikan oleh para ahli.

Selain itu, M. Zaini menambahkan agar benar-benar sampai ke masyarakat luas isi perbup terebut disarankan untuk menggunakan perangkat pemerintah yang ada sampai tingkat terbawah RT. Sehingga para RT memiliki tanggungjawab untuk menyampaikannya di lingkungannya masing-masing.

“Hal ini harus dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan aturan ini yang biasanya akhirnya menimbulkan antipati padahal aturan ini dibuat untuk kebaikan bersama.(duro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *